Jumat, 04 Oktober 2013

KPK Geledah 11 Mobil Super-Mewah Adik Ratu Atut

KPK Geledah 11 Mobil Super-Mewah Adik Ratu Atut

Dalam kasus penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar beberapa waktu lalu, beberapa juga menjadi tersangka. Salah satunya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah yang juga suami dari Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Dia menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak di MK.
Penyidik KPK mulai memeriksa mobil-mobil yang bertengger di garasi rumah Wawan di Jalan Denpasar IV nomor 35, Jakarta Selatan. Saat garasi rumah mewah yang berada di hoek atau pojokan kompleks dibuka, ‘galeri’ mobil mewah terlihat.

2 Garasi di rumah mewah itu dibuka. Saat gerbang mengangkat tampaklah 4 mobil sport, 2 warna merah dan 2 warna putih. Apa saja mobil-mobil mewah itu? Antara lain:
- 2 Unit Ferrari merah bernopol B 888 CNW dan B 888 GES
- 1 Unit Nissan GTR putih
- 1 Unit Lamborghini Aventador putih B 888 WAN
- 1 Unit Rolls Royce hitam B 888 CHW
- 1 Unit Camry hitam
- 1 Unit Lexus hitam
- 1 Unit Bentley hitam B 888 GIF
- 1 unit Toyota Kijang Innova hitam B 1558 RSY

Tidak hanya itu, ada pula 1 motor Harley Davidson B 3484 NWW. Kemarin penyidik sempat memeriksa dokumen serta mengeluarkan barang-barang yang berada di bagasi Rolls Royce.
Namun, dokumen-dokumen yang paling banyak diperiksa berasal dari mobil Bentley hitam. Tampak ada beberapa dokumen bermap biru diperiksa dan dibawa penyidik. Tidak hanya itu, ada pula 2 dokumen map coklat dipisahkan penyidik.

KPU Lebak Tempuh Jalur Hukum
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak mengatakan akan menempuh jalur hukum pascaditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh KPK, salah satunya dalam kaitan dengan dugaan penyuapan Pilkada Lebak.
Ketua KPU Kabupaten Lebak Agus Sutisna menyatakan, meski keputusan MK sudah final dan mengikat, api ada titik terang untuk meninjau kembali sengketa Pilkada Lebak tersebut.
“Kami hari ini bersama penasehat hukum akan mengajukan langkah hukum pada MK,” kata Agus, Jumat (4/10/2013), seraya menambahkan bahwa langkah ini untuk meminta MK meninjau kembali sengketa Pilkada Lebak.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar